Pandemi Corona, IHGMA Minta Relaksasi Pajak Agar Tak PHK Karyawan

0

Jakarta – Mewabahnya virus corona atau Covid-19 mulai berdampak pada sektor usaha di Indonesia. Pasalnya, banyak hotel terpaksa harus memecat atau pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya dikarenakan omset atau tingkat hunian yang menurun drastis.

Menanggapi hal tersebut, sebanyak 800 General Manager (GM) hotel di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) telah mengadakan video conference dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Whisnutama dan wakilnya, Angela Tanoesoedibjo, Rabu 1 April 2020.

Video conference tersebut membahas situasi terkini terkait pariwisata, khususnya perhotelan saat pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia.

Ketua Umum IHGMA, Arya Pering Arimbawa mengatakan, ada berbagai kendala yang dialami oleh dunia perhotelan karena dampak virus corona.

“Mulai dari penutupan operasional yang berakibat kepada hancurnya kondisi keuangan perusahaan dalam membayarkan kewajiban-kewajiban tetap termasuk kewajiban cicilan ke perbankan dan pembayaran gaji karyawan,” kata Arya mewakili para GM dalam video conference tersebut.

Ia meminta, pemerintah memberikan dukungan berupa tax holiday atau pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu serta keringanan (relaksasi) kredit bagi seluruh hotel.

Mulai dari pajak penghasilan pasal 21 (PPh21), PPh 22, PPh 25, pajak restaurant (PB1) dan pajak reklame serta penundaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Penundaan pembayaran listrik dan air, pinjaman bank dan bunga serta memberikan kemudahan agunan atau refinancing. Lalu memberikan bridging loan pinjaman jangka pendek untuk pembayaran gaji karyawan untuk menghindari PHK sampai kondisi bisnis normal kembali,” beber Arya.

Pada kesempatan tersebut, Arya juga menyatakan, IHGMA siap mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menyediakan ratusan hotel yang tersebar diseluruh Indonesia untuk dijadikan akomodasi bagi tim medis, taktis serta akomodasi bagi orang dalam pengawasan (ODP) corona.

“Caranya dengan memberikan harga dasar yang sangat terjangkau agar baik tim medis maupun ODP tidak mengalami kesulitan dalam mengisolasi diri dari keluarga dan menjalankan tugas cegah penyebaran corona di Indonesia,” tegasnya.

Dalam video conference tersebut, Kemenparekraf menampung semua masukan yang diberikan oleh IHGMA untuk selanjutnya akan dipelajari dan dipertimbangkan serta didiskusikan kepada kementerian terkait.

Penulis : Yeni Marinda

Editor : Sumarlin

Leave A Reply

Your email address will not be published.